Rakyat Merdeka yakni salah satu surat warta nasional Indonesia yang didirikan pada April 1999 di Jakarta. Surat berita ini merupakan bagian dari Jawa Pos yang mempersiapkan pengumuman segenap peristiwa politik dan Sosial teristimewa sejak awal era reformasi di Indonesia. Surat kabar ini memfokuskan siaran politik sebagai sajian utama dan mengeluarkan lebih dari 150.000 eksemplar setiap harinya. Pada tahun 2005, Rakyat Merdeka Kelompok menyelenggarakan surat surat daring yang dinamakan Rakyat Merdeka Online (rmco.id) yang berhasil menggondol 50 juta klik per bulan.
Peredaran surat BUMN pemberitahuan ini pertama berpusat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Palembang, Bandar Lampung, Banten dan semua di Kalimantan serta Malaysia.[2] Sejak tahun 2002, slogan surat kabar Rakyat Merdeka yang dulunya yaitu "Apinya Demokrasi Indonesia" berubah menjadi "Political News Leader" yang mengandung arti bahwa surat kabar ini ingin menjadi yang terdepan dalam berita politik. Terkecuali isu politik, koran Rakyat Merdeka serta mengadakan informasi hiburan dan sport serta telah meningkat dari melainkan 12 halaman menjadi 20 halaman.[2]
Beberapa surat informasi lainnya yang diterbitkan oleh Rakyat Merdeka yaitu Lampu Merah (pada tahun 2008 berubah menjadi Lampu Hijau), Banten Pos, Non Stop Bollywood, Haji, Satelit News, Tangsel Pos, Tangerang Pos, Lowongan Kerja (Loker), RM Books Publisher, dan Majalah Biografi Politik Rakyat Merdeka. Satu buah partai politik merupakan sistem politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan ujud umum. Definisi lainnya yakni marga yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Bisa juga di definisikan, uni Seangkatan orang-orang) yang seasas, Sepaham setujuan di bidang politik. Baik yang taat partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok peranggu partai yang Ternama Atau bisa pula berdasarkan partai massa, adalah partai politik yang menomorsatukan spirit ikut ketangguhan jumlah anggotanya. Ujud bangsa ini ialah untuk ki mencatat kursi kerajaan politik dan membegal takhta politik - Pukul rata dengan cara konstitusionil - untuk membandingkan kebijakan-kebijakan mereka.
Partai politik memiliki kemustajaban penting dalam deretan demokrasi Indonesia. Hal itu segaris dengan Undang Undang No.2 Tahun 2008 di Bab 11 yang mengatakan bahwa partai politik memiliki beberapa kemujaraban diantaranya pendidikan politik bagi sel dan masyarakat luas serta yang tidak roboh genting ialah dalam jalan rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik lewat mekanisme demokerasi yang ada. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Didi sudiana di acara Forum Pertambahan Bobot Demokrasi Pada Perihal Lembaga Demokrasi. Acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahann Umum (Ditjen Polpum) melalui Direktorat Politik Dalam Wilayah itu digelar karena menyaksikan pentingnya keistimewaan partai politik (parpol) tercantol Penanaman Di Indonesia penanaman partai politik sesuai amanat Ihwal 34 ayat (3) UU No.2 Tahun 2011 berona pemberian keuangan dari APBN/APBD yang diberikan dengan cara proporsional, terhadap partai politik yang bagi kursi di DPR RI/DPRD Tanah dan DPRD Kabupaten/Kota.
"Penghitungannya meneladan jumlah perolehan suara sah," kata Didi. Menyambung luapan Tertera Laode Ahmad sebagai Direktur Politik Dalam Distrik serta mengutarakan bahwa saat ini, besaran nilai uluran tangan keuangan parpol terbelah dalam tiga Kadar Untuk tingkat umbilikus se gede Rp1000 per suara sah, tingkat wilayah sebesar Rp1200 per suara sah, dan tingkat kabupaten/kota segede Rp1500 per suara sah. Besaran moral donasi keuangan parpol termuat dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan tanah tamat merebut kontrak Menteri Dalam Negara Laode pun kesalahan memberi tahu tergantung pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol. Sesuai Kesibukan 32 Permendagri 36 Tahun 2018 bahwa parpol wajib mengusulkan arahan pertanggungjawaban penerimaan dan anggaran sumbangan keuangan parpol yang permulaan dari APBN/APBD, paling lambat satu bln setelah tahun hitung Bubar Pengumuman itu diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bagi parpol yang kesiangan menyajikan informasi pertanggungjawaban melewati batas waktu atau tidak menyertakan sama sekali, bakal dikenakan sanksi administratif. Sanksi berona tidak diberikan sumbangan keuangan sampai pemberitahuan pertanggungjawaban tercapai dan diperiksa oleh BPK.